
SAMARINDA – Banyaknya
persoalan yang berkembang di daerah terkait dengan honorer kategori 1
(K1) dan kategori 2 (K2), menuntut kehadiran Kementerian PANRB ke
daerah-daerah. Pasalnya banyak rekayasa yang dilakukan oleh pejabat
daerah.
Banyaknya kecurangan itu terungkap dalam diskusi Training and Open Partnership Dialogue, Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa, yang diselenggarakan oleh JPIP, di Samarinda, (07/05) .




